Tanda - tanda redupnya wahyu kekuasaan ditandai oleh perilaku Sang Penguasa mengesampingkan tata nilai kebenaran dan rasa ketidakadilan yang melukai Rakyat

Sejarah selalu  saja memberikan catatan, contoh dan pengalaman mengenai tanda tanda wahyu kekuasaan Sang Penguasa mulai meredup, ketika titah kebijakan penguasa mengesampingkan tatanan nilai kebenaran dan melukai rasa ketidak adilan bagi rakyat. Contoh teladan dari perilaku pemimpin yang salah  selalu dilindungi dan dibela oleh sang penguasa padahal rakyat menyaksikan sendiri peristiwa dan kejadian yang terjadi rakyat bisa melihat dengan nurani mana yang benar dan mana yang salah. Hati Sang penguasa sudah tidak peka melihat mana kebenaran dan mana bukan kebenaran. Yang dilihat penguasa adalah bagaimana menutupi  kesalahan anak buah karena anak buah melakukan  kebijakan  yang dibuat sang penguasa bisa  mencoreng nama baik Sang penguasa , "SEMUA DIPOLITISASI DALAM PEMBENARAN " ibarat menjilat kembali air ludah sendiri. Maka perilaku yang dilakukan penguasa demi menutupi kesalahan anak buah  dan kesalahan sendiri ( Penguasa ) dengan mengobral menaburkan penghargaan luar biasa seolah olah berjasa bagi bangsa dan negara. Proses pengobralan pemberian penghargaan di pertontonkan banyak media dan rakyat melihat sendiri peristiwa itu dengan penuh keprihatinan mendalam dan kekecewaan. Pengobralan penghargaan oleh sang penguasa sangat melukai rasa ketidak adilan rakyat dan publik. Orang bisa saja berkata dalam peristiwa ini  melalui  sajak himbauan " Wahai sang Penguasa hatimu sangat keterlaluan , keblinger dan kebangeten , tidak sedikitpun hatimu tersentuh untuk mendengarkan hati nurani kebenaran dan keadilan, Rakyat kau lukai  : hati rakyat Luka  terkoyak olehmu   , Hatimu yang sudah tebal dan kebal tertutupi rasa haus kekuasaan  menggelegak tak pernah terhenti rasa haus kuasa. menyebabkan Kau tidak bisa melihat mana yang benar mana yang salah " . itulah kira kira orang bisa berkata mengomentari perilaku sang penguasa yang sudah keblinger kekuasaan tidak bisa lagi melihat mana kebenaran dan mana kesalahan. Ironisnya sang anak buah merasa bangga memperoleh obralan penghargaan, tidak pernah sedikitpun terbesiat bahwa apa yang dilakukan anak buah salah, tidak pernah sedikitpun terbesit rasa malu menerima obralan penghargaan yang sebenarnya TIDAK PANTAS DAN TIDAK BERHAK DISANDANGNYA !!!  . Masih tersisa untukmu wahai  rakyat yang terluka oleh rasa ketidakadilan karena perlakuan  oleh sang penguasa : Penghargaan bagi bangsa dan negara tidak harus datang langsung dari pengakuan Sang penguasa tapi dari pengakuan masyarakat dan rakyat umum yang melihat dengan hati nurani kebenaran dan keadilan., Itulah Hakekat pengahargaan yang sesungguhnnya datang langsung dari Rakyat.Kata akhir, sadarlah Sang Penguasa bahwa tanda tanda kejatuhan kekuasaanmu sudah di depan mata, hanya doa dan himbauan dari rakyat semoga engkau mendengar, sebuah harapan jika mendengarkan engkau akan dikenang sebagai pemimpin yang baik oleh rakyat.

2014 Tahun pengadilan bagi Elite politik dan Pemimpin bangsa yang muncul tidak bersama dengan Rakyat : ANDA TIDAK DIPERCAYA !!!!!

Mendekati akhir tahun 2013 dan awal tahun politik 2014 suhu politik semakin memanas dan ada kecenderungan menjelang tahun politik 2014 suasana penuh dengan intrik - intrik dan manuver keras , saling menjegal dan menjatuhkan , bahkan ada  gejala untuk saling menghabisi satu dengan yang lain dengan cara yang tidak sehat  sangat kental terlihat, sekali lagi  apapun manuver, intrik - intrik yang di lakukan secara politik harus tetap selalu menjaga sportifitas dan mengedepankan rasa kebersamaan dan satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia di setiap dada elite politik, sehingga menghindari friksi / konflik horisontal yang ujung ujungnya tidak menjaga stabilitas Nasional yang bisa  mengorbankan rakyat Indonesia. Pada beberapa bagian politik hidup suatu pendapat dalam politik  "katanya tidak ada teman sejati : yang benar bisa menjadi salah dan yang salah bisa menjadi benar "  tetapi berpolitik yang  beretika  dan dewasa  menciptakan suasana yang kondusif dan sehat dalam kehidupan bernegara. Kasus Korupsi menjadi isue dan senjata penting untuk saling menjatuhkan dan menjegal satu sama lain, karena dalam isue politik yang dihembuskan  memiliki dampak luar biasa bagi rakyat untuk menilai suatu parpol atau sosok public figure elite politik pantas atau tidak menjadi pemimpin dan  punya integritas moral atau tidak sehingga layak atau tidak untuk dipilih untuk memimpin, semua berujung juga pada kepercayaan rakyat terhadap elite politik dan partai politik. Masyarakat sekarang ada kecenderungan  sudah jenuh pada elite politik, partai politik, pemimpin negara, DPR, MPR  dan lembaga lain negara  lainnya, karena selama ini aspirasi rakyat tidak sesuai dengan harapn dan keinginan rakyat sesuai apa yang di gembar gemborkan dengan janji janji palsu yang dahulu mereka sampaikan saat pemilihan legeslatif maupun eksekutif. Rakyat sekarang ingin memunculkan sendiri secara natural tokoh atau pemimpin yang muncul benar benar natural  dari kalangan bawah  yang mampu membawa aspirasi rakyat  dan mewujudkannya. Maka berhati hatilah elite politik, parpol , dan lembaga wakil rakyat  dalam Tahun Pemilu Politik 2014 ,jangan terlalu percaya diri bisa begitu saja  mendapat suara banyak dan memenangkan hasil pemilu tanpa mendengar suara rakyat. Nantinya hanya pemimpin yang benar benar berangkat bersama - sama dengan rakyatlah yang mampu memimpin bangsa Indonesia. Jangan menjual Program kerakyatan kalau hanya sebatas jargon politik saja tanpa realisasi karena itu adalah penipuan pada rakyat sehingga anda para elite politik tidak dipercaya lagi oleh rakyat. Bahkan uangpun tidak bisa membeli kepercayaan rakyat yang sejati pada anda wahai elite politik

Galau sebagai warga negara

Renteten peristiwa demi peristiwa dari masalah : Antasari azhar, Century, Nazarudin , wisma atlit sampai masalah jatuhnya Pesawat sukhoi Super Jet 100 semuanya masih menyimpan danmenyisakan misteri , belum ada penyelesaian secara tuntas benar,  baik secara hukum maupun pertanggung jawaban Publik, Masyarakat disajikan tontonan peristiwa tanpa penyelesaian yang tuntas dan elegant, semuanya masih abu abu dan mengambang. Kadang harapan tinggalah harapan tanpa kenyataan yang pasti dan tak kunjung datang akhir ceritanya. Sebagai warga negara terlalu berkhayalkah jika menuntut harapan akan kebenaran dan keadilan dalam negara yang berbingkai Ripublik Indonesia ini ? apakah harapan tinggal harapan sajakah ? menunggu saatnya seorang pemimpin yang mampu menciptakan situasi kondusif dan mampu membawa negeri ini lebih  baik dan maju. Ah hhhhh Indonesia sebuah Negara yang didirikan oleh Founding Father Soekarno hatta, akankah harapan cita cita Founding Father akan terwujud sesuai dengan Tujuan semula ?....miris dan prihatin kalau melihat antara starat negara ini berdiri dengan Visi Misi dan Tujuan yang ada dibandingkan dengan kenyataan sekarang yang ada..............semoga sedikit Tulisan ini bisa menjadi inspirasi bagi anak Bangsa..

Pembatasan BBM, Solusi Atau Masalah (2)

Rabu, 11 Januari 2012 - 07:50 wib ( Artikel diambil dari Okezone.com  )

Foto: M.Rifai/okezone

TERHITUNG 1 April 2012, mobil pelat hitam, buatan 2005 keatas tidak lagi boleh menggunakan bensin berbanderol Rp4.500 itu. Kebijakan pemerintah kali ini nampaknya serius akan terealisasi, setelah lima tahun lalu digembor-gemborkan, tanpa hasil. "Semua tertuang dalam dalam UU APBN 2012 sudah diamanatkan oleh pemerintah untuk melakukan pembatasan. Salah satu yang dipilih adalah melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk pelat hitam," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Namun, dibalik keinginan pemerintah memberlakukan kebijakan itu dengan dalih penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dinilai hanya akal-akalan pemerintah saja. Tulus Abadi, anggota pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan, pembatasan BBM merupakan wujud dari kepanikan pemerintah. Inginnya tetap mempertahankan subsidi, disisi lain pemerintah tidak berani menaikan harga BBM. Lalu, apa bedanya pembatasan BBM bersubsidi dengan menaikan bensin jenis premium. Malahan, ini lebih  dahsyat, lebih mencekik masyarakat. “Karena harga pertamax saja rata-rata Rp8000-9000, sama saja kenaikan BBM 100 persen. Ini sama saja mengelabui masyarakat,” ujar Tulus Abadi kepada okezone. Ini bukan solusi, melainkan strategi pemerintah bahkan akal-akalan saja. Atau lebih tepat disebut menajemen panik yang dibuat pemerintah. “Maunya mencari solusi, yang ada justru menciptakan masalah, bukan mengatasi,” Justru dengan membatasi BBM akan menyulitkan semua pihak, baik Pertamina, Masyarakat dan juga pemerintah sendiri. “YLKI menyarankan, ubah wacana itu dan cari cara-cara yang lebih rasional serta efektif,” tuturnya. 

Sudah Tepat

Penilaian berbeda dikatakan pengamat kebijakan publik, Andrinov Chaniago, bahwa dengan pemerintah membatasi BBM bersubsidi sangat tepat. Karena di lapangan, penggunanya adalah mereka yang rata-rata masuk golongan mampu, menengah ke atas. Akan lebih tepat, bila konsumsi BBM bersubsidi tidak hanya diperuntukan untuk mobil pelat kuning saja, bisa juga diterapkan kepada pengendara motor yang memang rata-rata penggunanya adalah kelas ekonomi menengah ke bawah. Apalagi, ini ada landasan hukumnya, tentang BBM subsidi yang tercantum dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2001 pasal 28 ayat 3. “Yang terpenting, tujuan pemerintah meningkatkan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Kepentingan masyarakat terlindungi, sehingga tidak akan ada masalah,” kata Andrinov saat dikonfirmasi okezone. Memang, pembatasan BBM bersubsidi ini pemerintah bisa menghemat subsidi BBM mencapai Rp28 triliun. Dan itu, bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pendidikan. Meski disisi lain, berdampak kurang baik bagi para pedagang karena harga bahan baku yang relatif akan melonjak, bisa terjadi inflasi, dan lainnya. Selain itu, sambung Andrinov, pemerintah dalam memutuskan kebijakan ini, pastinya sudah mempertimbankan dampak baik buruknya. Nah, sebagai masyarakat, kita harus mengerti dengan kebijakan itu. “Setelah berjalan, pengawasan atas kinerja pemerintah saat menjalani keputusan itu akan kita lakukan, sehingga rakyat tidak dirugikan,” jelasnya. Pemerintah juga harus tegas menjaga ketat distribusi BBM bersubsidi ini, dengan harapan biaya pemakaian BBM bersubsidi ini tidak membengkak, akibat melebihi kuota. Dengan begitu, APBN tidak perlu mengeluarkan tambahan dana ekstra.

Industri Otomotif

Kekhawatiran dirasakan sejumlah produsen otomotif di Indonesia atas pembatasan BBM bersubsidi ini. Pasar otomotif akan tergerus lantaran daya beli masyarakat melemah. Menteri Perindustrian MS Hidayat menilai pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bisa mempengaruhi tingkat produksi mobil. Akibatnya, tingkat permintaan terhadap mobil baru akan menurun. Otomatis di dalam pedagangan di Bidang otomotif terutama mobil akan menurun. Sebaliknya, Direktur eksekutif refor-miner institute Pri Agung Rakhmanto menilai, pembatasan BBM bersubsidi, justru tidak akan mempengaruhi penjualan kendaraan bermotor, khususnya roda dua akan cepat mengalami peningkatan. Saya yakin pertumbuhan motor akan semakin meningkat dengan sendirinya. Motor akan jadi transportasi pilihan masyarakat,” ujar Pri Agung Rakhmanto.

Masalah Tenaga Kerja Indonesia sampai kapan sebuah kesabaran yang berlebihan tanpa solusi ?

Apapun dan siapapun keputusan sebuah pengadilan untuk memvonis yang bersalah tidak boleh diputuskan secara sepihak, apalagi menyangkut warga negara asing , semuanya perlu dibicarakan , dikomunikasikan , didiplomasikan , jangan sampai eksekusi hukuman telah dilaksanakan baru memberitahukan kabarnya , Ironis memang !!!!!..kalau memang itu yang terjadi. Tetapi semua ini adalah salah satu statement versi menurut pihak  - pihak yang terkait langsung dalam hal ini , Benar atau tidaknya semuanya masih buram. Ruyati salah satu tenaga kerja indonesia yang telah wafat di saudi arabia dan menerima hukuman pancung  sebuah potret kemanusiaan yang memilukan dan memperihatinkan. Ketika semua dipertanyakan siapa yang bertanggung jawab ? seolah olah semuanya diam , cuci tangan dan tidak mau disalahkan. Ironisnya jika yang terjadi : yah sudahlah kasih saja ganti rugi dan pesangon sebagai gantinya ..semuanya juga selesai kok ?..sebuah statemen yang dangkal, menyederhanakan masalah, tidak tahu akar permasalalahannya, dan mengambil gampangnya saja. Pada setiap tahun selalu saja permasalahn TKI menjadi momok dan sulit diurai benang kusutnya. Permasalahn TKI menyangkut nasib dan nyawa seseorang dinegeri orang lain, berangkat masih sehat dan hidup, pulang menjadi cacat dan tak bernyawa, begitulah sekilas bisa digambarkan. Kondisi ini diperburuk menyangkut nasib masyarakat yang nota bene golongan menengah kebawah, jika dilihat dari tingkat ekonomi dan pendapatan tidak mampu bersaing menjadi tuan rumah dalam bursa kerja didalam negeri karena rendahnya tingkat pendidikan, ketrampilan , dan modal yang dimiliki . Maka para TKI mengadu nasib ke negeri orang, dengan segala macam tantangan walaupun resikonya menyangkut keselamatan nyawa mereka tetapi para TKI masih tetap memiliki nyali untuk tetap bekerja disana. Jika ini yang terjadi sebaiknya pemerintah mendata kembali kantong kantong konsentarasi terserapnya TKI di beberapa daerah , dibuat pemetaan lalu menggarap planing ekonomi untuk memberdayakan calon TKI dikantong kantong tersebut agar padat kerja dan padat karya untuk skill mereka dan mampu berwirausaha. Ini adalah persoalan bangsa yng membutuhkan solusi bersama .Semakin dibiarkan pusat konsentrasi kantong kantong yang menjadi sumber TKI tidak ditangani pemerintah, apapun kebijakan moratorium untuk menunda dan menghentikan TKI keluar negeri, selama masalah dan sumber pokok belum teratasi, maka tidak akan pernah berhenti permasalhan TKI diluar negeri. Semoga ini menjadi bahan renungan untuk bapak menteri tenaga kerja dan pemerintah serta kepedulian bangsa indonesia untuk para TKI yang berada diluar negeri.

Sampai kapan Indonesia harus belajar terus untuk berdemokrasi hingga dewasa berdemokrasi ?

Dari pertanyaan : sampai kapan indonesia harus terus belajar berdemokrasi hingga mencapai kedewasaan demokrasi ? jawaban ini tentu tidak mudah untuk dijawab, karena pembelajaran demokrasi suatu bangsa memiliki latarbelakang sendiri sendiri, disamping sejarah, permasalahan bangsa  yang khas  juga menyangkut culture bangsa yang tidak sama antar satu dengan yang lain. Sehingga pencapaian demokrasipun akan berbeda - beda antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Akan tetapi mestinya dalam pergerakan bangsa yang akan menuju kedewasaan berdemokrasi memiliki progres report terhadap apa yang telah dicapai dalam tahapan demi tahapan. Dari tahapan yang telah dicapai dan belum dicapai menjadi tolak ukur target waktu  dan tantangan untuk sesegera mungkin menyikapi agar pergerakan ke arah demokrasi yang dewasa akan segera terwujud. Belajar cara berdemokrasi dari bangsa yang telah maju tentu semuanya tidak bisa menjadi model demokrasi sepenuhnya yang bisa diadopsi dan diterapkan oleh bangsa indonesia. Akan tetapi paling tidak menerapkan pola demokrasi yang penuh etika , santun, meminimalisir pola demokrasi yang penuh gejolak konflik yang mengarah ke konflik frontal, menghindari praktek saling menjatuhkan , praktek - praktek anarki, diskriminasi menjadi salah satu indikator bahwa bangsa ini sudah menjadi dewasa atau belum dewasa . Lihatlah Indonesia dalam beberapa dekade suksesi kepemimpinan sejak jaman Presiden Soekarno hingga Presiden saat ini : praktek praktek demokrasi yang dewasa masih jauh dari harapan. Praktek paraktek yang mengarah konflik frontal, saling menjatuhkan, memicu pada ketidakkestabilan politik dan keamanan nasional, yang pada akhirnya tidak menguntungkan pada arah pembangunan bangsa indonesia dan kedewasaaan demokrasi. Bangsa indonesia menjadi suatu bangsa yang penuh gejolak politik dan tidakstabil dalam keamanan yang sebenarnya menjadi harapan rakyat indonesia. Perbedaan pendapat dalam negara demokrasi pasti selalu ada, tetapikan tidak harus semuanya bermuara pada praktek praktek konflik frontal, apalagi praktek politik yang kotor, semuanya mencederai kedewasaan berdemokrasi. Dengan kondisi ketidakdewasaan berdemokrasi yang terjadi saat ini sangat memungkinkan bahwa pembangunan secara ekonomi dan demokrasi yang mengarah pada kemajuan , kemakmuran ekonomi bagi rakyat dan demokrasi yang dewasa akan terhambat dan semakin jauh dari harapan. Tidak banyak investor asing yang berminat untuk menanamkan modalnya dinegara indonesia karena kondisi indonesia yang rawan konflik, tidak stabil dalam keamanan dan politik, dan tidak memiliki pendewasaan demokrasi.situasi ini tentu sangat merugikan kedepan bagi bangsa indonesia. Hal yang patut kita contoh dari negara terdekat kita di Asia sperti Jepang, Malaysia, Filipina dan beberapa negara ASEAN lainnya mereka relatif cukup tenang , aman dan nyaman dalam melaksanakan suksesi kepemimpina dan cara berdemokrasi. Sehingga sangat wajar kalau pada akhirnya kemajuan negara- negara tersebut lambat laun akan menjadi leader kedepan khususnya dikawasan Asia, sementara Indonesia semakin terpuruk dan terkejar oleh meraka. Apakah semua ini menjadi penyadaran kita semua sebagai berbangsa ? Apakah semua ini menjadi kepedulian dan penyadaran bagi pemimpin pemimpin bangsa Indonesia , para elite politik dan pejabat pejabat negara ? marilah kita mulai dengan niat hati yang baik, jujur , jangan terus menyalahkan dan menjatuhkan,berkonflik yang tak ada habis habisnya , berfikir bersama untuk kemajuan bangsa, Ingat bangsa kita jangan sampai tertinggal dan terpuruk dibandingkan dengan negara lain Khususnya dikawasan Asia.

Masyarakat membutuhkan informasi yang benar , baik , tepat, adil dan berimbang meminimalisir tingkat resiko gejolak sosial masyarakat

Masyarakat sekarang seolah dibanjiri luapan informasi yang tidak terbendung dalam kebebasan pers , setelah pintu kran demokrasi dibuka lebar lebar. Tantangan yang terjadi dalam masyarakat adalah : masyarakat dituntut selektif, kritis dalam menerima informasi. Tidak menelan mentah -mentah informasi yang diterima, karena informasi yang diterima masyarakat harus dicerna , diolah kembali dengan baik dan benar, ditempatkan pada posisi obyektif dan pada proporsinya. Karena informasi yang dikomunikasikan  dalam menyampaikan pesan tertentu mempengaruhi pembentukan opini publik. Sumber pesan yang disampaikan memiliki dua implikasi sama dengan sumber pesan asal atau tidak sama dengan sumber pesan asal karena terjadi bias informasi pesan dalam perjalanan ketika diterima .Hasil pesan/ informasi yang diterima masyarakat sama atau berbeda bisa dilakukan dengan proses umpan balik. Jika pesan asal sama dengan pesan yang diterima maka informasi berjalan dengan normal dan baik. Tetapi jika pesan asal tidak sama dengan pesan yang diterima ada dugaan proses selama pesan berjalan dan obyek penerima pesan mengalami gangguan atau bias.Sementara kita masih berkutat serius pada permasalahan penyampaian pesan informasi dan penerimaan pesan informasi dengan baik dan benar, ternyata masih ada istilah pesan terselubung yang ikut serta dalam perjalanan proses penyampaian pesan.Pesan terselubung biasanya terkait dengan kepentingan kepentingan tertentu, terutama kepentingan yang masih menjadi issue up to date maupun prediksi issue up to date kedepan. Kemampuan kemampuan dalam mengolah informasi dan memahami informasi inilah sayangnya tidak semua masyarakat bisa memiliki , sehingga tidak memiliki kemampuan selektif untuk memfilter dan kritis dalam menyikapi setiap kejadian dan peristiwa yang ada dan disampaikan oleh media.Jika demikian maka memang kondisi masyarakat diandaikan heterogen dalam memiliki ketrampilan dalam menerima setiap informasi yang disampaikan oleh media pers. Tidak menutup kemungkinan karena adanya perbedaan penerimaan persepsi karena disebabkan faktor tertentu inilah diduga kuat juga menyumbangkan dan menyulut konflik dalam masyarakat, keresahan dan gejolak sosial masyarakat dari tingkat tindakan yang tidak anarki samapai tindakan anarki. Dengan menyadari hal ini maka yang dibutuhkan oleh pengelola media  adalah melakukan penyadaran dalam mempertimbangkan kalkulasi manajemen resiko informasi media dampaknya pada masyarakat ( audiance ) . Sebut saja jika terjadi kesalahan isian dalam pemberitaan baik menyangkut isi pemberitaan yang tidak benar dan up to date yang dilakukan oleh pelaku media maupun narasumber , sebagai contoh pemberitaan bencana alam yang salah tentang prediksi gempa yang akan terjadi dan dilakukan oleh media televisi , radio dan cetak, tidak hanya itu saja bisa jadi pemberitaan seputer ekonomi, sosial, politik. Resiko resiko yang diakibatkan pemberitaan yang tidak pas atau bahkan ekstrimnya salah dan fatal memiliki resiko serius yang memiliki andil pencetus dalam konflik dan gejolak sosial dimasyarakat. Mudah mudahan dengan sedikit refleksi  ini kita bersama : masyarakat, pemerintah juga pelaku media pada khususnya semakin berfikir kedepan tentang dampak resiko informasi terhadap gejolak sosial masyarakat dan menjadi semakin bijak, adil dan benar  dalam menyikapi. semoga.