Galau sebagai warga negara

Renteten peristiwa demi peristiwa dari masalah : Antasari azhar, Century, Nazarudin , wisma atlit sampai masalah jatuhnya Pesawat sukhoi Super Jet 100 semuanya masih menyimpan danmenyisakan misteri , belum ada penyelesaian secara tuntas benar,  baik secara hukum maupun pertanggung jawaban Publik, Masyarakat disajikan tontonan peristiwa tanpa penyelesaian yang tuntas dan elegant, semuanya masih abu abu dan mengambang. Kadang harapan tinggalah harapan tanpa kenyataan yang pasti dan tak kunjung datang akhir ceritanya. Sebagai warga negara terlalu berkhayalkah jika menuntut harapan akan kebenaran dan keadilan dalam negara yang berbingkai Ripublik Indonesia ini ? apakah harapan tinggal harapan sajakah ? menunggu saatnya seorang pemimpin yang mampu menciptakan situasi kondusif dan mampu membawa negeri ini lebih  baik dan maju. Ah hhhhh Indonesia sebuah Negara yang didirikan oleh Founding Father Soekarno hatta, akankah harapan cita cita Founding Father akan terwujud sesuai dengan Tujuan semula ?....miris dan prihatin kalau melihat antara starat negara ini berdiri dengan Visi Misi dan Tujuan yang ada dibandingkan dengan kenyataan sekarang yang ada..............semoga sedikit Tulisan ini bisa menjadi inspirasi bagi anak Bangsa..

Pembatasan BBM, Solusi Atau Masalah (2)

Rabu, 11 Januari 2012 - 07:50 wib ( Artikel diambil dari Okezone.com  )

Foto: M.Rifai/okezone

TERHITUNG 1 April 2012, mobil pelat hitam, buatan 2005 keatas tidak lagi boleh menggunakan bensin berbanderol Rp4.500 itu. Kebijakan pemerintah kali ini nampaknya serius akan terealisasi, setelah lima tahun lalu digembor-gemborkan, tanpa hasil. "Semua tertuang dalam dalam UU APBN 2012 sudah diamanatkan oleh pemerintah untuk melakukan pembatasan. Salah satu yang dipilih adalah melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk pelat hitam," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Namun, dibalik keinginan pemerintah memberlakukan kebijakan itu dengan dalih penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dinilai hanya akal-akalan pemerintah saja. Tulus Abadi, anggota pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan, pembatasan BBM merupakan wujud dari kepanikan pemerintah. Inginnya tetap mempertahankan subsidi, disisi lain pemerintah tidak berani menaikan harga BBM. Lalu, apa bedanya pembatasan BBM bersubsidi dengan menaikan bensin jenis premium. Malahan, ini lebih  dahsyat, lebih mencekik masyarakat. “Karena harga pertamax saja rata-rata Rp8000-9000, sama saja kenaikan BBM 100 persen. Ini sama saja mengelabui masyarakat,” ujar Tulus Abadi kepada okezone. Ini bukan solusi, melainkan strategi pemerintah bahkan akal-akalan saja. Atau lebih tepat disebut menajemen panik yang dibuat pemerintah. “Maunya mencari solusi, yang ada justru menciptakan masalah, bukan mengatasi,” Justru dengan membatasi BBM akan menyulitkan semua pihak, baik Pertamina, Masyarakat dan juga pemerintah sendiri. “YLKI menyarankan, ubah wacana itu dan cari cara-cara yang lebih rasional serta efektif,” tuturnya. 

Sudah Tepat

Penilaian berbeda dikatakan pengamat kebijakan publik, Andrinov Chaniago, bahwa dengan pemerintah membatasi BBM bersubsidi sangat tepat. Karena di lapangan, penggunanya adalah mereka yang rata-rata masuk golongan mampu, menengah ke atas. Akan lebih tepat, bila konsumsi BBM bersubsidi tidak hanya diperuntukan untuk mobil pelat kuning saja, bisa juga diterapkan kepada pengendara motor yang memang rata-rata penggunanya adalah kelas ekonomi menengah ke bawah. Apalagi, ini ada landasan hukumnya, tentang BBM subsidi yang tercantum dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2001 pasal 28 ayat 3. “Yang terpenting, tujuan pemerintah meningkatkan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Kepentingan masyarakat terlindungi, sehingga tidak akan ada masalah,” kata Andrinov saat dikonfirmasi okezone. Memang, pembatasan BBM bersubsidi ini pemerintah bisa menghemat subsidi BBM mencapai Rp28 triliun. Dan itu, bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pendidikan. Meski disisi lain, berdampak kurang baik bagi para pedagang karena harga bahan baku yang relatif akan melonjak, bisa terjadi inflasi, dan lainnya. Selain itu, sambung Andrinov, pemerintah dalam memutuskan kebijakan ini, pastinya sudah mempertimbankan dampak baik buruknya. Nah, sebagai masyarakat, kita harus mengerti dengan kebijakan itu. “Setelah berjalan, pengawasan atas kinerja pemerintah saat menjalani keputusan itu akan kita lakukan, sehingga rakyat tidak dirugikan,” jelasnya. Pemerintah juga harus tegas menjaga ketat distribusi BBM bersubsidi ini, dengan harapan biaya pemakaian BBM bersubsidi ini tidak membengkak, akibat melebihi kuota. Dengan begitu, APBN tidak perlu mengeluarkan tambahan dana ekstra.

Industri Otomotif

Kekhawatiran dirasakan sejumlah produsen otomotif di Indonesia atas pembatasan BBM bersubsidi ini. Pasar otomotif akan tergerus lantaran daya beli masyarakat melemah. Menteri Perindustrian MS Hidayat menilai pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bisa mempengaruhi tingkat produksi mobil. Akibatnya, tingkat permintaan terhadap mobil baru akan menurun. Otomatis di dalam pedagangan di Bidang otomotif terutama mobil akan menurun. Sebaliknya, Direktur eksekutif refor-miner institute Pri Agung Rakhmanto menilai, pembatasan BBM bersubsidi, justru tidak akan mempengaruhi penjualan kendaraan bermotor, khususnya roda dua akan cepat mengalami peningkatan. Saya yakin pertumbuhan motor akan semakin meningkat dengan sendirinya. Motor akan jadi transportasi pilihan masyarakat,” ujar Pri Agung Rakhmanto.

Masalah Tenaga Kerja Indonesia sampai kapan sebuah kesabaran yang berlebihan tanpa solusi ?

Apapun dan siapapun keputusan sebuah pengadilan untuk memvonis yang bersalah tidak boleh diputuskan secara sepihak, apalagi menyangkut warga negara asing , semuanya perlu dibicarakan , dikomunikasikan , didiplomasikan , jangan sampai eksekusi hukuman telah dilaksanakan baru memberitahukan kabarnya , Ironis memang !!!!!..kalau memang itu yang terjadi. Tetapi semua ini adalah salah satu statement versi menurut pihak  - pihak yang terkait langsung dalam hal ini , Benar atau tidaknya semuanya masih buram. Ruyati salah satu tenaga kerja indonesia yang telah wafat di saudi arabia dan menerima hukuman pancung  sebuah potret kemanusiaan yang memilukan dan memperihatinkan. Ketika semua dipertanyakan siapa yang bertanggung jawab ? seolah olah semuanya diam , cuci tangan dan tidak mau disalahkan. Ironisnya jika yang terjadi : yah sudahlah kasih saja ganti rugi dan pesangon sebagai gantinya ..semuanya juga selesai kok ?..sebuah statemen yang dangkal, menyederhanakan masalah, tidak tahu akar permasalalahannya, dan mengambil gampangnya saja. Pada setiap tahun selalu saja permasalahn TKI menjadi momok dan sulit diurai benang kusutnya. Permasalahn TKI menyangkut nasib dan nyawa seseorang dinegeri orang lain, berangkat masih sehat dan hidup, pulang menjadi cacat dan tak bernyawa, begitulah sekilas bisa digambarkan. Kondisi ini diperburuk menyangkut nasib masyarakat yang nota bene golongan menengah kebawah, jika dilihat dari tingkat ekonomi dan pendapatan tidak mampu bersaing menjadi tuan rumah dalam bursa kerja didalam negeri karena rendahnya tingkat pendidikan, ketrampilan , dan modal yang dimiliki . Maka para TKI mengadu nasib ke negeri orang, dengan segala macam tantangan walaupun resikonya menyangkut keselamatan nyawa mereka tetapi para TKI masih tetap memiliki nyali untuk tetap bekerja disana. Jika ini yang terjadi sebaiknya pemerintah mendata kembali kantong kantong konsentarasi terserapnya TKI di beberapa daerah , dibuat pemetaan lalu menggarap planing ekonomi untuk memberdayakan calon TKI dikantong kantong tersebut agar padat kerja dan padat karya untuk skill mereka dan mampu berwirausaha. Ini adalah persoalan bangsa yng membutuhkan solusi bersama .Semakin dibiarkan pusat konsentrasi kantong kantong yang menjadi sumber TKI tidak ditangani pemerintah, apapun kebijakan moratorium untuk menunda dan menghentikan TKI keluar negeri, selama masalah dan sumber pokok belum teratasi, maka tidak akan pernah berhenti permasalhan TKI diluar negeri. Semoga ini menjadi bahan renungan untuk bapak menteri tenaga kerja dan pemerintah serta kepedulian bangsa indonesia untuk para TKI yang berada diluar negeri.

until when Indonesia must continue to learn democracy until it reaches the maturity of democracy ?

From the question: how long to learn democratic Indonesia should continue until it reaches the maturity of democracy? answer is certainly not easy to answer, because the learning of democracy of a nation has its own own background, in addition to history, the nation's problems are typical also about a nation that is not the same culture among one another. So that would be different demokrasipun achievement - the difference between one nation by another nation. However, it should be in a movement that will lead the nation's democratic maturity has a progress report on what has been achieved in stages by stages. From the stage that has been achieved and not achieved the benchmark target date and challenges to address as soon as possible for the movement toward democracy that dewasaakan soon materialized. Learn how to democracy from a nation that has advanced surely they can not become fully democratic model that can be adopted and implemented by the Indonesian nation. However, most do not implement the full pattern of democratic ethics, manners, minimizing a turbulent democracy patterns of conflict that lead to conflict head-on, to avoid dropping another practice, practice - practice of anarchy, diskriminasimenjadi one indicator that this nation has become mature or immature. Look at Indonesia in recent decades of leadership succession since the time of President Sukarno to the President at this time: the practice of democratic practices that adults are still far from expectations. Paraktek practices that lead to conflict head-on, each drop, triggering the ketidakkestabilan political and national security, which ultimately is not profitable in the direction of Indonesian nation-building and maturity is democracy. Indonesian nation into a nation full of political turmoil and tidakstabil the actual security to the Indonesian people hope. Differences of opinion in a democracy must always exist, tetapikan not have it all boils down to practice practice frontal conflict, let alone a dirty political practices, all of them injure democratic maturity. With the condition of democratic immaturity is happening today is very possible that economic development and democracy that leads to progress, economic prosperity for the people and a mature democracy is inhibited and further away from expectations. Not many foreign investors interested to invest their money because of the condition of the country of Indonesia Indonesia is prone to conflict, instability in security and politics, and has no demokrasi.situasi maturation is certainly highly detrimental in the future for the nation of Indonesia. It is worth us an example of our closest country in Asia just as Japan, Malaysia, Philippines and some other ASEAN countries they were relatively quiet, safe and comfortable in carrying out the succession kepemimpina and democratic manner. So it is natural that in the end the progress of these countries will gradually become the next leader, especially in Asia, while Indonesia has slumped and overtaken by meraka. Does all of this into our awareness as a nation all? Is all this concern and awareness for leaders of Indonesian leaders, political leaders and officials of state officials? Let us start with the intention of a good heart, honest, do not continue to blame and drop, endless conflict endless, think together for the betterment of the nation, remember our nation do not get left behind and worse compared with other countries especially in Asia.

Sampai kapan Indonesia harus belajar terus untuk berdemokrasi hingga dewasa berdemokrasi ?

Dari pertanyaan : sampai kapan indonesia harus terus belajar berdemokrasi hingga mencapai kedewasaan demokrasi ? jawaban ini tentu tidak mudah untuk dijawab, karena pembelajaran demokrasi suatu bangsa memiliki latarbelakang sendiri sendiri, disamping sejarah, permasalahan bangsa  yang khas  juga menyangkut culture bangsa yang tidak sama antar satu dengan yang lain. Sehingga pencapaian demokrasipun akan berbeda - beda antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Akan tetapi mestinya dalam pergerakan bangsa yang akan menuju kedewasaan berdemokrasi memiliki progres report terhadap apa yang telah dicapai dalam tahapan demi tahapan. Dari tahapan yang telah dicapai dan belum dicapai menjadi tolak ukur target waktu  dan tantangan untuk sesegera mungkin menyikapi agar pergerakan ke arah demokrasi yang dewasa akan segera terwujud. Belajar cara berdemokrasi dari bangsa yang telah maju tentu semuanya tidak bisa menjadi model demokrasi sepenuhnya yang bisa diadopsi dan diterapkan oleh bangsa indonesia. Akan tetapi paling tidak menerapkan pola demokrasi yang penuh etika , santun, meminimalisir pola demokrasi yang penuh gejolak konflik yang mengarah ke konflik frontal, menghindari praktek saling menjatuhkan , praktek - praktek anarki, diskriminasi menjadi salah satu indikator bahwa bangsa ini sudah menjadi dewasa atau belum dewasa . Lihatlah Indonesia dalam beberapa dekade suksesi kepemimpinan sejak jaman Presiden Soekarno hingga Presiden saat ini : praktek praktek demokrasi yang dewasa masih jauh dari harapan. Praktek paraktek yang mengarah konflik frontal, saling menjatuhkan, memicu pada ketidakkestabilan politik dan keamanan nasional, yang pada akhirnya tidak menguntungkan pada arah pembangunan bangsa indonesia dan kedewasaaan demokrasi. Bangsa indonesia menjadi suatu bangsa yang penuh gejolak politik dan tidakstabil dalam keamanan yang sebenarnya menjadi harapan rakyat indonesia. Perbedaan pendapat dalam negara demokrasi pasti selalu ada, tetapikan tidak harus semuanya bermuara pada praktek praktek konflik frontal, apalagi praktek politik yang kotor, semuanya mencederai kedewasaan berdemokrasi. Dengan kondisi ketidakdewasaan berdemokrasi yang terjadi saat ini sangat memungkinkan bahwa pembangunan secara ekonomi dan demokrasi yang mengarah pada kemajuan , kemakmuran ekonomi bagi rakyat dan demokrasi yang dewasa akan terhambat dan semakin jauh dari harapan. Tidak banyak investor asing yang berminat untuk menanamkan modalnya dinegara indonesia karena kondisi indonesia yang rawan konflik, tidak stabil dalam keamanan dan politik, dan tidak memiliki pendewasaan demokrasi.situasi ini tentu sangat merugikan kedepan bagi bangsa indonesia. Hal yang patut kita contoh dari negara terdekat kita di Asia sperti Jepang, Malaysia, Filipina dan beberapa negara ASEAN lainnya mereka relatif cukup tenang , aman dan nyaman dalam melaksanakan suksesi kepemimpina dan cara berdemokrasi. Sehingga sangat wajar kalau pada akhirnya kemajuan negara- negara tersebut lambat laun akan menjadi leader kedepan khususnya dikawasan Asia, sementara Indonesia semakin terpuruk dan terkejar oleh meraka. Apakah semua ini menjadi penyadaran kita semua sebagai berbangsa ? Apakah semua ini menjadi kepedulian dan penyadaran bagi pemimpin pemimpin bangsa Indonesia , para elite politik dan pejabat pejabat negara ? marilah kita mulai dengan niat hati yang baik, jujur , jangan terus menyalahkan dan menjatuhkan,berkonflik yang tak ada habis habisnya , berfikir bersama untuk kemajuan bangsa, Ingat bangsa kita jangan sampai tertinggal dan terpuruk dibandingkan dengan negara lain Khususnya dikawasan Asia.

Masyarakat membutuhkan informasi yang benar , baik , tepat, adil dan berimbang meminimalisir tingkat resiko gejolak sosial masyarakat

Masyarakat sekarang seolah dibanjiri luapan informasi yang tidak terbendung dalam kebebasan pers , setelah pintu kran demokrasi dibuka lebar lebar. Tantangan yang terjadi dalam masyarakat adalah : masyarakat dituntut selektif, kritis dalam menerima informasi. Tidak menelan mentah -mentah informasi yang diterima, karena informasi yang diterima masyarakat harus dicerna , diolah kembali dengan baik dan benar, ditempatkan pada posisi obyektif dan pada proporsinya. Karena informasi yang dikomunikasikan  dalam menyampaikan pesan tertentu mempengaruhi pembentukan opini publik. Sumber pesan yang disampaikan memiliki dua implikasi sama dengan sumber pesan asal atau tidak sama dengan sumber pesan asal karena terjadi bias informasi pesan dalam perjalanan ketika diterima .Hasil pesan/ informasi yang diterima masyarakat sama atau berbeda bisa dilakukan dengan proses umpan balik. Jika pesan asal sama dengan pesan yang diterima maka informasi berjalan dengan normal dan baik. Tetapi jika pesan asal tidak sama dengan pesan yang diterima ada dugaan proses selama pesan berjalan dan obyek penerima pesan mengalami gangguan atau bias.Sementara kita masih berkutat serius pada permasalahan penyampaian pesan informasi dan penerimaan pesan informasi dengan baik dan benar, ternyata masih ada istilah pesan terselubung yang ikut serta dalam perjalanan proses penyampaian pesan.Pesan terselubung biasanya terkait dengan kepentingan kepentingan tertentu, terutama kepentingan yang masih menjadi issue up to date maupun prediksi issue up to date kedepan. Kemampuan kemampuan dalam mengolah informasi dan memahami informasi inilah sayangnya tidak semua masyarakat bisa memiliki , sehingga tidak memiliki kemampuan selektif untuk memfilter dan kritis dalam menyikapi setiap kejadian dan peristiwa yang ada dan disampaikan oleh media.Jika demikian maka memang kondisi masyarakat diandaikan heterogen dalam memiliki ketrampilan dalam menerima setiap informasi yang disampaikan oleh media pers. Tidak menutup kemungkinan karena adanya perbedaan penerimaan persepsi karena disebabkan faktor tertentu inilah diduga kuat juga menyumbangkan dan menyulut konflik dalam masyarakat, keresahan dan gejolak sosial masyarakat dari tingkat tindakan yang tidak anarki samapai tindakan anarki. Dengan menyadari hal ini maka yang dibutuhkan oleh pengelola media  adalah melakukan penyadaran dalam mempertimbangkan kalkulasi manajemen resiko informasi media dampaknya pada masyarakat ( audiance ) . Sebut saja jika terjadi kesalahan isian dalam pemberitaan baik menyangkut isi pemberitaan yang tidak benar dan up to date yang dilakukan oleh pelaku media maupun narasumber , sebagai contoh pemberitaan bencana alam yang salah tentang prediksi gempa yang akan terjadi dan dilakukan oleh media televisi , radio dan cetak, tidak hanya itu saja bisa jadi pemberitaan seputer ekonomi, sosial, politik. Resiko resiko yang diakibatkan pemberitaan yang tidak pas atau bahkan ekstrimnya salah dan fatal memiliki resiko serius yang memiliki andil pencetus dalam konflik dan gejolak sosial dimasyarakat. Mudah mudahan dengan sedikit refleksi  ini kita bersama : masyarakat, pemerintah juga pelaku media pada khususnya semakin berfikir kedepan tentang dampak resiko informasi terhadap gejolak sosial masyarakat dan menjadi semakin bijak, adil dan benar  dalam menyikapi. semoga.

Ada apa dengan krisis negara negara di Timur Tengah ?

Timur tengah memasuki  periode baru perkembangan demokrasi dalam krisis politik yang saat ini terjadi. Idealnya perkembangan demokrasi  yang terjadi menempatkan kekuasaan rakyat sebagai pilar  utama. Kita berharap krisis demokrasi yang terjadi ditimur tengah merupakan representasi demokrasi yang benar dan baik. Tetapi issue demokrasi saat ini yang dihembuskan sangat tipis sekali dengan kepentingan kepentingan tertentu dalam manuver politik internasional. Pertanyaan yang pokok yang dipersoalkan tentang krisis politik ditimur tengah adalah : apakah benar perkembangan demokrasi ditimur tengah sudah stagnasi sehingga perlu suatu revolusi untuk perkembangan demokrasi yang baik ? mengapa krisis politik ditimur tengah  seolah olah terjadi secara serentak dan bersamaan ? apakah terjadi krisis politik timur tengah terjadi secara kebetulan atau manuver politik internasional yang mengarah pada kepentingan terhadap negara - negara timur tengah ? jawaban semua ini perlu perhatian dan observasi yang mendalam. Krisis politik di timur tengah tidak bisa dilihat dalam satu sisi saja, tetapi perlu analisa yang tajam dan cermat untuk bisa mengetahui jawaban hipotesa yang sebenarnya. Menanggapi peristiwa ini Jangan pernah membuat asumsi dan dugaan yang sifatnya dangkal karena hal ini dapat memberikan dampak pada pembelokan issue yang tidak disertai fakta fakta yang jelas. Bagi para pengamat politik timur tengah , kajian ini memiliki arti penting yang fundamental untuk menjawab gejolak dan fenomena yang telah terjadi. Melihat permasalahan dan krisis yang terjadi ditimur tengah dengan berfikir secara jernih, benar, tepat dan bijak adalah solusi untuk tidak meambah masalah dan memperkeruh situasi yang terjadi